Tidak Bayar PBB P2,Bapenda Asahan Berikan Peringatan
Metro Kabar Asahan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Asahan memberikan peringatan atau warning kepada wajib pajak (WP) yang menunggak tidak membayarkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). ‘Hari ini kita memberikan peringatan kepada para Wajib Pajak yang menunggak…
Ketua TP PKK Hj Winda Fitrika Taufan Gama Program CTPS Merupakan Budaya Hidup Bersih Menuju Generasi Sehat
Metro Kabar Asahan Program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah merupakan budaya dan prilaku hidup bersih. Apabila aktifitas dan rutinitas tersebut dilakukan secara terus menerus akan terwujud generasi yang sehat. Maksud itu,disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejateran Keluarga (TP PKk) Kabupaten Asahan Hj Winda Fitrika…
1.324 Tenaga Kerja Non ASN Pemkab Asahan, Terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan
Metro Kabar Asahan Pemerintah Kabupaten Asahan gelar kordinasi dan evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka memberikan penyampaian perkembangan pelaksanaaan program jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Asahan. Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam kata sambutannya diwakili Wabup…
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 5
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.